A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Home / Politik / Politik Pasca Pilpres (1)

Politik Pasca Pilpres (1)

Oleh: Erizal

Liputanpolitik.com, – Nasional. Sebetulnya, bukan hanya pilpres, tapi juga pileg. Atau sering disebut, pemilu serentak. Tapi yang sering tersebut, memang pilpresnya, bukan pileg. Dan memang kekuasaan terbesar ada pada pilpres, bukan pileg. Wajar, fokus orang ke situ. Peningkatan partisipasi, rahasianya juga ada di situ, bukan di pileg. Orang sigap memilih capres, tapi kebingungan memilih caleg. Pasca pencoblosan, memang pilpres yang menuai pro-kontra. Hasil Quick Count tak cukup, kini proses juga diungkit.

Situasi belum membaik pasca pecoblosan. Gejala perlawanan dari bawah dan represifitas dari aparat sama-sama ada. Dan itu tentu saja merugikan kita sebagaj negara-bangsa. Kedua belah pihak harus sama-sama bijak. Betul, deklarasi kemenangan dari kedua belah pihak sebetulnya tak perlu dilakukan. Biarlah penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP, melakukan tugasnya dengan baik. Masing-masing harus bisa menahan diri dan mencari titik temu, agar politik pasca pilpres, lebih kondusif.

Tapi, jangankan Jokowi, utusannya pun masih gagal bertemu Prabowo. Mungkin terlalu cepat dan buru-buru. Belakangan, juga dibantah. Dulu, Prabowo datang dengan sendirinya secara kesatria saat Jokowi dilantik di DPR. Setelah itu, baru ada pertemuan antara Prabowo dan Jokowi. Kunjungan kemudian saling berbalasan. Prabowo mengunjungi Jokowi, Jokowi mengunjungi Prabowo. Besok, entah siapa yang akan dilantik? Siapa yang akan mengunjungi siapa lebih dulu? Begitulah, seharusnya. Tunggu pengumuman KPU. Apa pun hasilnya harus diterima atau digugat melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Tapi, dulu itu, Prabowo atau Gerindra, tetap berada di luar pemerintahan. Sementara PPP, PAN, dan Golkar, sebagai teman koalisi Gerindra, bergabung bersama pemerintah. PKS yang memberi sinyal juga ingin bergabung dengan pemerintah, tapi akhirnya memilih bersama Gerindra, hingga akhir. Dan singkat cerita, Prabowo satu-satunya tokoh oposisi yang kemudian bertarung dengan Jokowi. Prabowo versus Jokowi Jilid Dua, kata orang.

Ada anggapan bahwa Prabowo versus Jokowi ini sengaja disetting. Karena bila ada poros ketiga, bahaya bagi petahana. Maka, muncullah syarat pencapresan 20 persen itu. Gerindra termasuk yang menolak, hingga sampai walk out. Artinya, tukang setting tentu bukan dari pihak Prabowo. Banyak calon, termasuk yang diinginkan Prabowo. Gugatan ke MK dari banyak pihak, akhirnya juga ditolak oleh MK. MK menyetujui tiket yang sudah pernah dipakai itu, dipakai lagi. Agak aneh memang, tapi ya begitulah, akhirnya. AJM/RedTT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *