A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Home / Fahri Hamzah / Roman Revolusi; Soal Fahri Hamzah (24)

Roman Revolusi; Soal Fahri Hamzah (24)

Liputanpolitik.com,- Nasional. Apa yang membuat Surahman Hidayat (SH), ketua dewan syariah PKS berani memalsukan dokumen MKD dalam kasus Fahri Hamzah? Apakah ia, seorang doktor, tak tahu konsekuensi? Bukan hanya sekedar pelanggaran kode etik DPR atau tindak pidananya, tapi pertanggungjawaban sebagai orang yang paham syariah, terhadap kader partai dan juga dihadapan Allah SWT. Ahli syariah melanggar syariah dan tetap jadi ketua dewan syariah? Lalu dimana nilai dakwahnya?

Jika benar demikian, maka dapat disimpulkan bahwa SH bukan sosok independen, ia dikendalikan, entah oleh kekuatan siapa. Padahal, semestinya dewan syariah itu lembaga otonom, bebas nilai, tidak ada intervensi, karena ia diwajibkan dan bertugas menghasilkan fatwa-fatwa syariah yang menjadi pedoman dasar kehidupan organisasi dan kader dalam menjalankan syariah Allah SWT.

Sebagai ketua DSP, bahkan SH tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Partai pasal 17 ayat (3) dan ayat (4), ia tak menjalankan tugas dan wewenang semestinya sebagai lembaga. Pelanggar syariat mana bisa menerbitkan produk syariah? ia sendiri tak mampu berlaku adil pada dirinya, apalagi pada anggota. Sebagai anggota partai, semestinya partai juga menjatuhkan sanksi kepada SH sebagaimana pasal 17 ayat (3) AD partai karena pelanggaran syariah dan hukum negara yang menodai citra partai.

Sudah terlalu nampak jelas pelanggaran yang dilakukan SH, namun sama sekali tak ada sanksi. BPDO atau Majelis Tahkim yang diagung-agungkan sebagai lembaga paling adil sepertinya bungkam. Maka kecurigaan ada aroma permainan, sengaja membiarkan, dan ketidakadilan di partai bernama keadilan itu terasa nyata. Fahri Hamzah tak lebih merupakan korban konspirasi oknum-oknum yang berkedok santun itu.

Tak hanya itu, jika benar SH, yang ketua DSP tetapi mau melanggar syariah, merupakan orang yang digerakkan untuk melakukan kedzoliman. Maka hal ini akan membenarkan adanya ketidakberesan dalam lembaga DSP dan turunan dibawahnya. Lembaga syariah partai dikendalikan, bukan sebagai pengawas syariah atas kerja-kerja partai, tetapi sekedar penguat stempel semata? Insyaallah kita kupas dalam seri berikutnya. AJM/RedLP.
Penulis::(Cuprit 15/3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *