Home / Fahri Hamzah / Roman Revolusi; Soal Fahri Hamzah (25)

Roman Revolusi; Soal Fahri Hamzah (25)

Liputanpolitik.com,- Nasional. Lemahnya Surahman Hidayat sebagai ketua dewan syariah partai tak sekedar dalam pemalsuan dokumen MKD, ini sebenarnya hanya imbas saja, tapi memang fenomenal, karena melibatkan publik, eksternal partai, sehingga memperlihatkan tentang kondisi DSP sesungguhnya, meski kasus ini bukan muara masalahnya. Paling tidak ada penilaian di periode ini ahli syariah ternyata harus diawasi juga. Fatwa dan produk syariahnya bisa saja menyimpang, begitu juga dengan orang-orangnya. Dan begitu realitanya.

Bermula dari pembentukan 34 Dewan Syariah Wilayah yang ternyata tidak dilakukan oleh DSP, katanya, orang-orangnya dipilih dan ditunjuk oleh DPP. Berujung protes dari sebagian pengurus DSP karena itu wewenang mereka bukan DPP, awalnya diabaikan, dan setelah menjadi polemik berkepanjangan, oleh DPTP diperintahkan untuk dilantik dan dibai’at ulang pada Rakornas Dewan Syariah Nasional ke 2 pada Juli 2017, agar yang ada menjadi sah dan legal, setelah hampir 2 tahun bekerja.

Apa yang dilakukan DPP tersebut tentu saja bertentangan dengan AD/ART, karena kedudukan DPP dan DSP adalah sejajar, bukan atasan dan bawahan. Bertentangan dengan AD Partai pasal 17 dan 18 yang kesemuanya pada ayat (1) huruf a, menjelaskan bahwa kedudukan DSP dan DPP adalah sejajar untuk masa khidmah 5 tahun.

Sedang wewenang pembentukan DSW juga bukan oleh DPP, sebagaimana dijelaskan pada AD partai pasal 17 ayat (4) huruf a, yakni;
(4) wewenang Dewan Syariat Pusat:
a. membentuk struktur dan kepengurusan Dewan Syariat Wilayah.

Tidak kurang-kurang, bahkan kemudian semakin jelas bahwa peranan DSP memang lemah dan dilemahkan. Tak dianggap, sekedar tukang stempel? Karena terjadi juga pemecatan dan pergantian pengurus-pengurus DSW oleh DPP, bukan DSP. Mereka yang dipecat dan diganti adalah yang dianggap berbeda cara kerja dengan DPP, yang dinilai tak mampu dijinakkan jalan pikirannya. Dan SH tak melakukan pembelaan terhadap lembaganya, ia seakan mengaminkan apa-apa yang dilakukan DPP pada tugas dan kewenangan DSP.

DSP terlihat tak lagi menjadi lembaga independen yang mengawasi kerja DPP juga rujukan kader-kadernya agar tetap dalam jalur syariat. AJM/LP.
Penulis: (Cuprit 16/3).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *