A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Home / Fahri Hamzah / Roman Revolusi; Soal Fahri Hamzah (26)

Roman Revolusi; Soal Fahri Hamzah (26)

Oleh: Agus Cuprit

Liputanpolitik.com,- Nasional. Pasal 18 ayat (1), (2), (3), maupun (4) Anggaran Dasar Partai tidak memberikan kewenangan kepada DPP untuk melakukan pembentukan, perubahan, penggantian dan pemecatan pada struktur lain selain Dewan Pengurus baik tingkat pusat, wilayah, maupun daerah. Tak berwenang dengan mencampuri urusan struktur dewan syariah atau majelis pertimbangan, karena posisinya sejajar, masing-masing diatur oleh organ masing-masing.

Pemecatan ketua DSW Lampung adalah peristiwa yang membuka tabir campur tangan DPP terhadap kewenangan DSP, bukti bahwa DSP menjadi organ yang tak mampu mempertahankan dirinya. Entah bagaimana, setelah dari kasus ini, pemecatan DSW lainnya hampir tak berjejak secara administrasi. Karena bisa saja, dengan bukti prosesnya yang teradministrasikan itu akan memunculkan perlawanan sebagaimana Fahri Hamzah. Tetapi, untungnya ketua DSW Lampung orangnya lembut dan baik. Kepada saya ia pernah berujar entah candaan atau serius, menirukan ucapan khas KMS; bahwa ini hanya masalah dunia, biar mereka saja yang ambil semua, dan kita cari berkahnya.

Bermula dari surat Wilda Sumbangsel No B-20/D/WLD IV-PKS/1439, perihal usulan penggantian ketua DSW Lampung. Isi surat seluruhnya adalah tuduhan serius, fitnah, tanpa pernah ditabayyunkan, tetapi dijadikan rujukan DPP untuk memutuskan penggantian ketua DSW dari Komiruddin Imron, Lc kepada Tri Mulyono, Lc. Dan ketika ditanyakan mengapa bukan DSP yang memproses atau memberhentikan, dijawab oleh surat DSP yang potongan isinya berbunyi:
“…. sesuai pasal 18 ayat a, b, c serta mencermati dinamika yang timbul, DSP dapat memahami pertimbangan DPP dalam memelihara kondusivitas kerja DSW, dan kedepannya aspek peran DSP sesuai pasal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik…”.

Ketua DSP tak memahami logika kewenangan lembaga, bahwa terhadap DSW itu mutlak kendali DSP sebagaimana ART pasal 28 huruf d bahwa DSP membentuk DSW, DPP hanya menetapkan. Secara terang benderang juga menunjukkan DSP menyerahkan dan tunduk dengan DPP. Yang lucu, justru mengharap peran DSP dalam pasal 18, sedangkan pasal 18 itu perihal Dewan Pengurus, sedang perihal Dewan Syariah dibahas dalam pasal 17. AJM/RedTT.
Penulis: (Cuprit 17/3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *